Menu Tutup
  • Beranda
  • Pensiunan Jenderal TNI Berupaya Gulingkan Gibran
    •

Pensiunan Jenderal TNI Berupaya Gulingkan Gibran

jakartaglobe_net 39 Komentar

Gelombang Kritik dari Mantan Petinggi Militer

Sejumlah pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggegerkan panggung politik dengan terang-terangan menyerang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelompok yang dipimpin oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko ini menggelar konferensi pers pada Senin, 15 Juli 2024, di Jakarta. Mereka menuding Gibran gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam program pengentasan kemiskinan dan reformasi birokrasi. “Kinerjanya tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan nasional,” tegas Moeldoko di hadapan puluhan wartawan.

Tak hanya berhenti di kritik, kelompok ini juga menggalang dukungan dari partai oposisi dan organisasi masyarakat. Mereka menyiapkan petisi daring yang menuntut Gibran mundur atau menghadapi mosi tidak percaya di DPR. Dalam waktu 24 jam, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 50.000 orang.

try sutrisno

Akar Konflik: Dari Persaingan Ideologi hingga Perebutan Pengaruh

Latar belakang aksi para pensiunan jenderal ini tidak lepas dari ketegangan lama antara kelompok militer tradisional dengan kubu pemerintahan baru. Gibran, yang dikenal dekat dengan inovasi teknologi dan pendekatan milenial, dianggap mengabaikan nilai-nilai konservatif yang dipegang teguh senior TNI. Misalnya, kebijakannya menghapus syarat latar belakang militer untuk jabatan strategis di kementerian memicu kekecewaan di kalangan veteran.

Di sisi lain, isu suksesi politik 2029 mulai memanas. Para jenderal pensiunan diduga ingin menempatkan kader mereka di posisi wakil presiden atau menteri pertahanan. “Ini bukan sekadar serangan personal, tapi bagian dari manuver besar untuk mengontrol peta kekuasaan,” ungkap pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Valina Singka Subekti.

Strategi Penggalangan Dukungan: Media Sosial hingga Tur Daerah

Kelompok Moeldoko tidak bekerja sendiri. Mereka membentuk aliansi dengan tokoh-tokoh oposisi seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bersama-sama, mereka menggelar tur nasional bertajuk “Selamatkan Indonesia” di 10 kota besar. Pada setiap acara, mereka menyoroti kegagalan program padat karya dan kenaikan harga sembako selama masa kepemimpinan Gibran.

Tak hanya itu, tim media sosial mereka gencar menyebarkan konten video pendek berisi pidato emosional Moeldoko. Salah satu video bertajuk “Gibran vs Rakyat Kecil” viral dengan 2 juta tayangan dalam seminggu. Di platform X (Twitter), tagar #GibranTurunBerkarya menjadi trending dengan 150.000 cuitan.

Respons Gibran: Serangan Balik dan Diplomasi Publik

Wapres Gibran tidak tinggal diam. Ia menggelar jumpa pers darurat di Istana Wapres pada 17 Juli 2024. Dengan tegas, ia membantah semua tudingan dan menampilkan data pertumbuhan ekonomi kuartal II yang mencapai 5,3%. “Mereka yang menyerang saya tidak melihat fakta di lapangan. Program bantuan UMKM kita sudah menjangkau 2 juta pelaku usaha,” ujarnya sambil menunjukkan grafik infografis.

Di balik layar, tim komunikasi Gibran memperkuat relasi dengan organisasi pemuda dan influencer. Mereka meluncurkan kampanye “Jejak Nyata Gibran” yang menampilkan testimoni penerima manfaat program beasiswa dan pelatihan digital. Menariknya, sejumlah perwira aktif TNI diam-diam mendukung Gibran melalui unggahan simbolis di media sosial.

Dukungan dari Istana: Presiden Jokowi Buka Suara

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara menyikapi kontroversi ini. Dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya pada 20 Juli 2024, ia menegaskan bahwa pemerintahan tetap solid. “Wapres Gibran adalah partner kerja saya. Kritik boleh, tapi jangan lupa melihat capaian nyata,” ucapnya. Pernyataan ini dianggap sebagai tamparan keras bagi kelompok Moeldoko yang selama ini dekat dengan Jokowi.

Namun, sumber internal Istana mengungkapkan ketegangan tersembunyi. Jokowi dikabarkan tidak menyetujui cara kasar para pensiunan jenderal, tetapi juga kecewa dengan beberapa kebijakan Gibran yang dianggap terburu-buru. “Ada dinamika kompleks di internal kekuasaan,” tutur sumber tersebut yang meminta anonim.

Analisis Hukum: Bisakah Gibran Digulingkan?

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, menjelaskan bahwa proses menggulingkan wakil presiden tidak semudah yang digaungkan kelompok oposisi. “Konstitusi hanya mengatur pemberhentian presiden/wapres melalui mekanisme impeachment oleh DPR dengan alasan pelanggaran hukum berat,” paparnya.

Selain itu, koalisi pendukung Gibran masih menguasai 60% kursi DPR. Meski tekanan politik meningkat, kecil peluang mosi tidak percaya akan lolos. “Ini lebih sebagai tekanan psikologis untuk melemahkan posisi Gibran di panggung nasional,” tambah Zainal.

Dampak pada Perekonomian dan Kepercayaan Investor

Gejolak politik ini mulai memengaruhi stabilitas pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,8% dalam tiga hari terakhir, terutama di sektor properti dan perbankan. Nilai tukar rupiah juga melemah ke level Rp15.700 per dolar AS. Analis pasar modal, Lucky Bayu Purnomo, memprediksi investor akan menunda ekspansi bisnis hingga situasi politik mereda.

Di sisi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah isu tersebut. Ia mengklain realisasi investasi triwulan III justru naik 12% berkat percepatan perizinan berbasis digital. “Isu politik tidak memengaruhi komitmen investor serius,” tegasnya.

Masyarakat Sipil Berpolarisasi: Dukungan vs Penolakan

Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan polarisasi tajam di masyarakat. Sebanyak 48% responden menilai aksi pensiunan jenderal sebagai upaya demokratis, sementara 52% menganggapnya sebagai kudeta terselubung. Di Medan, massa pendukung Gibran menggelar aksi damai dengan spanduk bertuliskan “Jangan Khianati Pemilu”.

Sebaliknya, di Surakarta, basis politik Moeldoko, ratusan orang membakar boneka simbolis Gibran sambil meneriakkan yel-yel anti-pemerintah. Kepolisian setempat telah mengamankan 18 pelaku akibat aksi anarkis tersebut.

Masa Depan Konflik: Eskalasi atau Rekonsiliasi?

Para pengamat memprediksi konflik akan mereda jika Jokowi mengambil peran sebagai penengah. Namun, kedekatan Presiden dengan kedua belah pihak membuat situasi semakin rumit. “Jokowi perlu tegas: mendukung Gibran sepenuhnya atau membuka ruang dialog dengan kelompok oposisi,” saran pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.

Penutup: Pelajaran dari Krisis Kekuasaan

Upaya pensiunan jenderal TNI menggoyang posisi Wapres Gibran mencerminkan fragilitas demokrasi Indonesia. Di satu sisi, kritik terhadap pemimpin adalah hak konstitusional. Di sisi lain, ambisi kekuasaan yang dibungkus retorika moral berisiko memecah persatuan.

Seperti kata pepatah politik, “musuh hari ini bisa menjadi sekutu besok.” Apakah Gibran akan bertahan dengan dukungan kaum muda, ataukah para jenderal pensiunan berhasil menulis ulang peta politik? Jawabannya akan menentukan arah demokrasi Indonesia pasca-2024.

Tagged , , , ,

39 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *